Reuni Alumni 212, Kaum Sekuler dan Perebutan Suara 2019

Desember 02, 2017


Togel Online - Gelaran Kongres Alumni 212 dan Reuni Alumni 212 disebut kental dengan indikasi misi politik. Kedekatan sejumlah tokoh aksi tersebut dengan partai politik membuat massa aksi rentan dimanfaatkan untuk kepentingan perolehan suara di pemilu 2019.

Adanya misi politik itu terlihat dari beberapa indikasi. Pertama, pernyataan politis dalam proposal kegiatan Kongres dan Reuni Alumni 212. Panitia menghendaki umat Islam lebih berperan dalam pembangunan negara dan menggantikan kaum sekuler dari kekuasaan.

"Peran umat Islam dalam membangun negeri ini tidak mendapatkan tempat akibat didominasi kaum sekuler yang sengaja menggeser peran agama dalam kehidupan hingga negeri ini menjadi negeri yang menuai masalah," seperti tertulis dalam bagian pendahuluan proposal itu.

Proposal itu juga menyebutkan bahwa Aksi 411 dan 212 merupakan bentuk perlawanan terhadap penguasa yang dianggap tidak bersahabat dengan umat.

"Salah satu bentuk perjuangan itu bisa dilihat dari aksi bela Islam jilid I dan II melawan penista agama dan penguasa yang zalim dengan berkumpulnya jutaan umat pada aksi 411 dan 212, dengan dilanjutkan aksi-aksi bela Islam berikutnya," tulis proposal tersebut.

Proposal itu juga menyebutkan ssusunan panitian. Duduk sebagai penasihat acara di antaranya pimpinan FPI Rizieq Shihab, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais, dan Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir.

Nama-nama lain, seperti Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al-Khaththath, Juru Bicara FPI Slamet Maarif, terdakwa ujaran kebencian Buni Yani, musisi Ahmad Dhani hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut dalam reuni kelompok yang selalu menonjolkan identitasnya ini.

Indikasi kedua, pidato Rizieq Shihab yang menyatakan bahwa aksi 212 tak berhenti pada keberhasilan menggagalkan Basuki T. Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Tidak benar semangat 212 itu selesai dengan selesainya Pilkada 2017. Karena digelarnya (Aksi 212) pada tahun lalu tidak hanya untuk urusan Pilkada DKI Jakarta, sebab begitu banyak persoalan yang kompleks yang dihadapi bangsa Indonesia," papar dia, dalam ceramah jarak jauhnya dari Arab Saudi di gelaran Kongres Alumnsi 212, di Jakarta, Kamis (30/11).

Indikasi ketiga, pernyataan dari pimpinan aparat keamanan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pada Kamis (30/11), menyatakan, kegiatan Kongres dan Reuni Alumni 212 masih berkaitan dengan politik, terutama terkait Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Ini (Kongres dan Reuni 212) juga enggak akan jauh-jauh dari politik juga, politik 2018. Ini pastinya ke arah politik 2018 dan 2019," ungkap dia.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengakui kentalnya motif politik dari Kongres dan reuni Alumni 212 ini. Ia menilai, unsur politis itu terkait dengan massa yang besar yang sangat mungkin dikonsolidasikan untuk pemenangan Pemilu 2019.

Terlebih, ada sejumlah partai politik yang 'mesra' dengan kelompok aksi 212 ini karena keikutsertaan dan dukungan tokoh-tokohnya dalam rangkaian Aksi bela Islam itu.

Yakni, Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Ketiga partai itu berkolaborasi dengan kelompok Aksi 212 ketika Pilkada DKI Jakarta 2017, hingga mampu memenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Oleh karenanya, memungkinkan masa Aksi 212 bisa dikonsolidasikan untuk Pilpres 2019. Apalagi jika lawan politik mereka sama," jelas dia.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Firman Manan menilai, hidup-matinya gerakan ini tergantung dengan sejumlah faktor yang bisa jadi bahan bakarnya. Pertama, isu politik identitas. Hal ini terbukti dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Adanya isu terkait politik identitas yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi atau membangun sentimen umat Islam," kata dia.

Kedua, lanjut Firman, adanya tokoh populer yang dipandang merepresentasikan umat dan dan bisa jadi kandidat Presiden alternatif di Pilpres 2019.

Ketiga, kata Firman dan Ubed, bahan bakar gerakan ini adalah pendekatan represif Pemerintah. Hal itu membuat sentimen di akar rumput menguat. Sebaliknya, gerakan ini dapat dinetralisasi jika pemerintah menggunakan pendekatan persuasif dan akomodatif.

"Menguat jika terus mendapatkan gizi atau momentumnya. Melemah jika tidak mendapatkan gizi atau tidak mendapatkan momentumnya," kata Ubed. "Yang saya maksud gizi atau momentum tersebut adalah jika lawan politik mereka justru menunjukkan arogansinya," imbuhnya.

Di pihak lain, Ketua Panitia Reuni Alumni 212 Bernard Abdul Jabbar mengatakan, acara tersebut tidak memiliki tujuan politik dan hanya merupakan ajang silaturahmi sesama eks peserta Aksi 212.

"Enggak benar itu. Tujuan kami selenggarakan agenda ini kan sedang silaturahmi umat Islam dan temu kangen sama umat Islam yang pernah ikut aksi 212 tahun lalu," tuturnya.

Serupa, Muhammad Al Khaththath juga membantah bahwa kegiatan yang pihaknya laksanakan hari ini memiliki motif politik tertentu.

"Panitia reuni akbar 212 mengadakan reuni bukan dalam konteks politik tertentu," ujar pria bernama asli Muhammad Gatot Saptono, itu.

You Might Also Like

0 komentar