Pemprov DKI Segera Temui Yayasan Sumber Waras

Desember 05, 2017


Togel Online - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menemui pihak Yayasan Sumber Waras. Pertemuan itu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembelian lahan yang menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merugikan keuangan negara sebesar Rp. 191 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, permasalahan lahan Sumber Waras ini harus segera diselesaikan agar Pemprov DKI bisa mengejar target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. 

"Kalau kami ingin dapat WTP, maka opsinya ada dua, pertama menagih kelebihan pembayaran atas kerugian negara atau membatalkan transaksinya," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin 4 Desember 2017.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pemprov DKI memutuskan bakal segera menemui pihak Yayasan Sumber Waras. Pertemuan tersebut rencananya hanya akan dihadiri oleh pihak Pemprov DKI dan Yayasan Sumber Waras saja. Sandi menyebut Pemprov menginginkan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. 

"Pemprov dan Yayasan Sumber Waras, karena yang bertransaksi saat itu Pemprov dan Yayasan. Kami akan secara kekeluargaan mencari penyelesaian atas permasalahan ini. Dalam beberapa hari kedepan kami akan bersurat, nanti Pak Sekda akan menjadwalkan pertemuan kami untuk menindak lanjuti temuan BPK ini" ujar Sandiaga.  

Sandi juga menegaskan dalam rapat dengan tim WTP itu, Pemprov DKI tidak membahas tentang adanya dugaan penyimpangan dalam transaksi pembelian lahan Sumber Waras. Ia menegaskan pihaknya hanya mengejar penyelesaian masalah ini agar transaksi tersebut bisa dibukukan, dan proyeknya bisa segera dibangun. 

"Tidak ada pembicaraan ke arah sana. Kita ingin langsung menyelesaikan masalah ini. Tugas kami hanya menghadirkan WTP ke tahun buku 2017 dan memastikan Sumber Waras ini bisa segera selesai, jelas status hukumnya supaya bisa kita bukukan dan segera dibangun rumah sakit," ujar Sandiaga. 

Kasus RS Sumber Waras pertama kali ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK pada APBD Perubahan 2014. Saat itu, Pemprov DKI membeli lahan RS Sumber Waras sekitar Rp750 miliar.

Ada indikasi pemprov membeli lahan tersebut melebihi nilai jual objek pajak (NJOP). Tanah itu dibeli Pemprov dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras dengan NJOP sekitar Rp20 juta per meter persegi. Namun, menurut BPK, NJOP tanah RS Sumber Waras hanya Rp7 juta per meter persegi.

BPK menyebutkan pembelian tanah ini mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp191,33 miliar. BPK mengaku telah merekomendasikan Pemprov DKI membatalkan pembelian tanah itu.

 

You Might Also Like

0 komentar